Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
JAKARTA — Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Drs.KRH.HM. Jusuf Rizal,SH,SE,M.Si jadi Komite Pengawas Ketenagakerjaan (KPK) di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI) mewakili KSPSI Yorrys Raweyai, hingga tahun 2024 mendatang.
Komite Pengawas Ketenagakerjaan (KPK) Kemenaker diatur dalam Permenaker Nomor 10 Tahun 2012 yang bertugas melakukan pengawasan di bidang Ketenagakerjaan (Penyimpangan maupun Pelanggaran UU), serta bertanggungjawab kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker).
Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak itu selain sebagai Ketua Harian KSPSI, juga menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-KSPSI. Ia juga tercatat sebagai Ketua Relawan Pekerja dan Buruh KSPSI Pro Jokowi-Amin (Proja) pada Pilpres 2019.
Kepada media di Jakarta, Jusuf Rizal mengatakan siap mengemban tugas yang diberikan organisasi KSPSI Yorrys Raweyai di Komite Pengawas Ketenagakerjaan (KPK) Kemenaker. Menurutnya, ia siap melakukan pengawasan bersama tim dibidang ketenagakerjaan.guna bina, lindung dan sejahtera pekerja dan buruh.
Aktivis pekerja dan buruh yang juga penggiat anti korupsi itu, memiliki jaringan yang luas di Indonesia. Tidak hanya karena memiliki jaringan informasi yang luas, tapi juga jaringan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Indonesia di 38 Propinsi dan 514 Kabupaten Kota.
Jusuf Rizal, CEO Media Online Jaring Media Nusantara (JMN) itu, juga merupakan Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia), Sekjen Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia (MOI). Kemudian membentuk SEPAK (Serikat Pekerja Anti Korupsi) guna melakukan pengawasan penyalahgunaan wewenang yang merugikan para pekerja dan buruh di perusahaan.
“Kelemahan masalah ketenagakerjaan salah satunya di bidang pengawasan. Itu terjadi karena kekurangan SDM di bidang pengawasan, kurang tegas menjakankan konstitusi, sarana dan dana selain adanya permainan oknum-oknum yang bisa disogok. Lemahnya integritas untuk memperjuangkan nasib pekerja dan buruh,” tegas Jusuf Rizal.
Menurut Jusuf Rizal, secara pribadi dirinya akan membuka saluran Hotline Pengaduan (+62817-17-3437) terkait pengawasan masalah ketenagakerjaan, agar masyarakat lebih dapat berpartisipasi di seluruh Indonesia.
“Hasilnya akan disampaikan untuk menjadi bahan masukan dan perhatian kepada Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah,” tutur Jusuf Rizal yang juga kader NU (Nahdlatul Ulama) itu.
