User Icon Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di AMK WebDev.
๐Ÿš€ Ingin punya Media Online Profesional seperti ini? Ar Media Kreatif siap bantu Anda! ๐Ÿ’ป
Hukum, News  

Laporkan Mafia Lahan BP Batam, Riau Corruption Watch Geruduk KPK

[Foto: Aksi unjukrasa RCW di KPK, Ist]

Jakarta|LIRATV – Riau Corruption Watch (RCW) melaporkan dugaan adanya mafia lahan di Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan permainan kongkalikong terhadap pengalokasian lahan di wilayah kota Batam, dan hal ini dinilai sangat merugikan negara dan pengusaha yang akan berinvestasi di Kota Batam.

M.Rudi Ex.Officio BP Batam sebagai terlapor yang dilaporkan pihak RCW dalam kasus ini juga sembari menggelar aksi demo di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat ,(23/12/2022)

“Kita menduga adanya permainan kongkalikong pengalokasian lahan di kota Batam dengan modus adanya sejumlah sukses fee(komisi) permeter persegi yang diajukan oleh pengusaha kepada oknum di BP Batam,” ujar Mulkansyah selaku ketum RCW mengatakan saat ditemui di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jum’at (23/12).

Lanjutnya lagi menjelaskan, anehnya dalam kasus ini, dimana untuk mengajukan permohonan pengalokasian lahan di kota Batam sangat dikeluhkan oleh sejumlah pengusaha untuk berinvestasi guna pembangunan kota Batam yang begitu pesat. Dia juga berharap agar administrasi regulasi di Ex.Officio BP Batam agar di evaluasi.

Sementara masih ditempat yang sama, H.Ismail dari kantor hukum (Persatuan Advokat Muslim Indonesia (PERADMI Batam) yang mendampingi pelaporan kasus ini menjelaskan juga bahwa modus operandi yang dilakukan oknum pejabat BP Batam dinilai merugikan para pemodal.

Iklan

“Modus yang dilakukan oleh oknum pejabat di BP Batam yang dinilai sangat menggangu iklim investasi di kota Batam dengan adanya permintaan sejumlah sukses fee kepada para pengusaha yang mengajukan alokasi lahan, dan hal ini bukan rahasia umum lagi dan yang namanya sukses fee itu harus ada,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya lagi menjelaskan, pengusaha juga banyak mengeluhkan beragam permasalahan. “Seperti sulitnya dalam pengurusan IPH, Skep, SPJ, UWTO dan lain nya, semua itu harus ada yang namanya Under table dan ini sangat meresahkan para pengusaha, intinya ada diskriminasi juga,” tandasnya menjelaskan.(Bar)

Saksikanย  juga/klik:ย https://youtu.be/1DNyupqbjlc

https://youtu.be/1DNyupqbjlc

๐Ÿš€ Mau Punya Website Media Online Sendiri?

Tapi masih bingung mulai dari mana? Tenang, Ar Media Kreatif siap bantu!

Jasa Pembuatan Website Berita Profesional sejak tahun 2018. Telah membantu ratusan media online yang kini tersebar di seluruh Indonesia.

๐ŸŽฏ Layanan Lengkap:
โœ”๏ธ Desain modern & responsif
โœ”๏ธ SEO siap pakai
โœ”๏ธ Dukungan penuh dari tim teknis

๐Ÿ’ฌ Info & Konsultasi:
Klik di sini untuk WhatsApp


โš™๏ธ Website ini adalah klien Ar Media Kreatif
Didukung penuh secara teknis dan infrastruktur oleh tim AMK.

๐Ÿš€ Mau Punya Media Online Sendiri?

Tenang, Ar Media Kreatif siap bantu buatkan!

Sejak 2018, telah ratusan media online dibangun & tersebar di seluruh Indonesia.

๐Ÿ’ฌ Konsultasi Sekarang

Didukung penuh oleh Ar Media Kreatif

๐Ÿš€ Ingin punya Media Online Profesional seperti ini? Ar Media Kreatif siap bantu Anda! ๐Ÿ’ป

AMK WebDev

Bangun portal berita profesional & ringan.

๐Ÿ’ฌ Konsultasi Globe News

Media Online Siap Pakai

Desain menarik, panel redaksi, dan dukungan SEO.

๐Ÿ“ž Hubungi Kami News Globe