Legislator PAN Hafisz Thohir: Perlu Aturan Ketat tentang Batasan Koperasi Simpan Pinjam Open Loop

JAKARTA – Komisi XI DPR mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan aturan yang ketat terkait batasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) open loop yang boleh menghimpun dana masyarakat.

Aturan tentang batasan KSP open loop yang ketat itu harus dibuat sebagai turunan dari Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang baru disahkan.

Anggota Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir menjelaskan, dengan adanya aturan yang ketat tentang batasan KSP yang boleh menghimpun dana masyarakat, maka KSP bisa dimintai pertanggungjawaban jika terjadi gagal bayar.

”OJK perlu membuat peraturan baru (PJOK) yang jelas, misalnya tertutup dan terbuka itu berapa kapasitas jumlahnya yang diperbolehkan. Sehingga aturan tersebut bisa menjadi acuan yang jelas,” kata Anggota Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir usai Nonton Bareng Final Piala Dunia 2022 di Tangerang, Senin (19/12/2022).

Menurut Hafisz, dengan peraturan OJK tersebut, setidaknya bisa diminimalisir potensi masalah-masalah yang akan timbul dikemudian hari. Karena itulah, KSP open loop ini tidak boleh main-main. Pasalnya sudah banyak kejadian yang merugikan masyarakat.

“Kami sampaikan hal ini ke OJK, supaya jangan sampai menimbulkan celah dan jangan sampai nanti seribu koperasi membuat usaha, kemudian membuat holdingnya, membuat induknya, sama saja kan dia menghimpun dana terbuka,” ujarnya lagi.

Wakil Ketua umum PAN ini menambahkan UU PPSK saat sudah berlaku dan OJK diberi kewenangan dan tugas untuk mengawasi KSP open loop, maka sudah sepatutnya harus dijalankan dengan tupoksinya. “OJK harus tegas dan harus mampu melindungi masyarakat dari berbagai kerugian,” tegasnya.

Legislator asal Dapil Sumatera Selatan I ini menjelaskan bahwa UU PPSK dengan terang menyerahkan aturan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) open loop berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara, untuk KSP closed loop yang hanya melayani anggotanya, tetap berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. “Jadi, siapapun harus tunduk kepada (UU) itu,” ungkapnya lagi.

Wakil Ketua BKSAP DPR ini mengakui sudah sangat tepat bila OJK mengawasi KSP open loop.

Lagi pula, dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, sudah dijelaskan bahwa lembaga ini berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Mau punya Media Online sendiri?
Tapi gak tau cara buatnya?
Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , 
Jasa pembuatan website berita (media online)
Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online 
yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia.
Info dan Konsultasi - Kontak 
@Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport 
dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif

banner 728x90