Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
JAKARTA – Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, mengeluarkan pernyataan pedas bahwa orang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) isinya iblis atau setan.
Pernyataan itu disampaikan Adil dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Kamis (8/12/2022).
Pernyataan keras itu pun direspon Wakil Menteri Keuangan (wamenkeu), Suahasil Nazara. Ia menilai perkataan yang dilontarkan Adil tidaklah pantas, apalagi dikatakan dalam acara formal, yakni Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia.
“Ada Bupati berpikir Kementerian Keuangan itu iblis atau setan… Nggak proper sama sekali. Serius mikirnya begitu?” kata Suahasil dalam Instagramnya @suahsil, dikutif Senin (12/12/2022).
Suahasil menjelaskan, kehadiran negara melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk berbagai daerah bukan hanya melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID).
Kehadiran negara, jelas Wamenkeu Suahasil, juga dilakukan melalui belanja-belanja kementerian lembaga (K/L) pusat maupun daerah. Seperti belanja Kementerian PUPR, Kementerian Sosial. Kemudian belanja subsidi energi BBM dan listrik.
“Semuanya itu untuk dialokasikan kepada masyarakat seluruh Indonesia,” tandas Suahasil.
Suahasil mengingatkan, jika ingin memberikan masukan apa yang harus diperbaiki haruslah dengan cara yang baik dan benar.
“Kalau ada yang perlu diperbaiki, bukan hanya `boleh` atau `dapat`, tapi malah harus kita perbaiki. Kita bicarakan dengan data, dengan bicara yang baik, dengan konteks ke-Indonesiaan,” tegasnya.
Suahasil lantas menyoroti perkataan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, yang meminta agar Meranti untuk pindah ke negeri tetangga.
Di mana menurutnya, perkataan itu tidaklah sepantasnya diucapkan dan sangat menyedihkan untuk didengar.
“Yang paling menyedihkan adalah ketika berpikir pindah negeri sebelah saja. Ini jauh dari cita-cita pendiri Republik, dan jauh dari cita-cita Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil meluapkan emosinya ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman. Bahkan pada kesempatan itu, Adil sempat mempertanyakan orang di Kementerian Keuangan apakah berisi iblis atau setan.
Muhammad Adil turut mempertanyakan soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.
“Saya tadi sedikit protes pidato pak gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak,” kata Adil.
Adil menyebutkan wilayah Meranti mendapatkan 8000 barel/d minyak. Akan tetapi, ia mengaku tidak mendapatkan penjelasan dari Kemenkeu berapa total yang seharusnya mereka terima. Kemudian, Adil menyebutkan bahwa dirinya sudah tiga kali mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk dilakukannya audiensi secara langsung. Namun, dirinya ditawarkan untuk melakukan audiensi secara daring atau online.
“Ini untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai 3 kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online,” ucapnya.
Selanjutnya, Adil pun menjelaskan di tahun 2022 ini DBH minyak mendapatkan Rp 114 miliar. Namun, waktu itu hitungannya 60 dolar/barel pada perencanaan pembahasan APBD-nya. Sementara itu, di tahun 2023 kata dia, pembahasan APBD naik setelah mengikuti nota pidato Presiden Jokowi. Adil menyebutkan, pada saat itu hitungannya 1 barel US$100.
Kemudian, Adil pada saat mengikuti rapat bersama Kemenkeu dia tidak bisa menyampaikan keluhannya. Setelah didesak, barulah diterima DBH US$100 per barel.
“Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa US$100 per barel,” tutur dia.
Dia pun mengaku sudah menghadiri sebuah agenda di Kota Bandung yang rencananya juga dihadiri oleh Sri Mulyani. Namun, ia pun menyebutkan bahwa dirinya tak kunjung bisa bertemu dengan Sri Mulyani dikarenakan yang bersangkutan tidak hadir.
“Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” ungkapnya.
