Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
MALANG – Sungguh merana dan nestapa nasib Arko Effendy beserta seluruh keluarga keturunan dari R Marmoe bin Kartodiwiryo. Tanah yang begitu luas dan strategis diduga menjadi bancakan oknum-oknum desa yang haus akan harta haram.
“Bahkan kini Arko Efendy harus menumpang di rumah seorang keponanakannya,” kata Bapak Arif, Wali Kota LSM LIRA Kota Malang, yang intens memperjuangkan kebenaran dan menentang kebathilan di Kota Malang, Jawa Timur.
Arif menuturkan, persoalan tanah itu bermula dari Judi Nalo Ketika itu. Arko yang menjadi bandor judi (Resmi) dan ketiban sial dengan kebledosan no tombokan, ahirnya Arko pergi ke Kalimantan untuk merubah nasib.
“Dengan kepergian Arko ke luar pulau menjadikan peluang dari beberapa orang jahat untuk menguasai tanah warisan dari ayahnya R Marmoe Bin Kertodiwiryo. Diperkirakan saat itu tanah tanah R Marmo sekitar 30 HA, tersebar di beberapa Desa,” jelas Arif dalam keterangan tertulisnya.
Kini keadaan Arko sangat mengenaskan, satu meter tanah warisan dari R Marmo tidak dapat dikuasainya. Sudah belasan Surat Kuasa diberikan kepada orang-orang yang mengatakan mampu mengurusnya.
“Ujung-ujungnya semua orang yang mengurus tersebut kabur tanpa alasan yang jelas,” ungkap Arif.
Baru belakangan ini, LSM LIRA Kota Malang Berkolaborasi dengan DPD LSM LIRA Lumajang mencoba untuk melawan ketidakadilan tersebut.
Berangkat dengan Ucapan Presiden Tentang Perang terhadap MAFIA TANAH seiring juga dengan Jargon Kepala ATR/BPN Hadi Tjahyanto “ GEBUK MAFIA TANAH “ LSM LIRA Mencoba melawan Mafia tersebut.
“Walau ada selentingan ada kerabat mafia tersebut yang menjadi pejabat bintang 4.
Hari ini LSM LIRA sudah berkirim kepada seluruh pejabat di Jakarta termasuk Presiden RI,” tutur Arif.
“Kami akan meminta kejelasan Ucapan Prsiden Jokowi serta Jargon kepala ATR /BPN tentang ucapan yang telah diucapkan. Apakah sekedar lips Service atau yang lain,” demikian Kata Arif di tengah-tengah selentingan ucapan para mafia tanah tersebut yang mengatakan sebuah LSM tidak akan bisa mengurus sengketa tanah tersebut. (Rief)
