Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
[Foto: Komisi Pemberantasan Korupsi, Ist]
Jakarta, LIRATV — Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam G20, dinilai masih mempunyai masalah terkait korupsi. Citra perilaku korupsi Indonesia di dunia internasional dinilai masih belum membaik. Berbagai kalangan pun angkat bicara terkait hal itu.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengatakan, penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di tahun 2022, dinilai dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk berbenah diri. Ditunjuknya Indonesia sebagai presidensi KTT G20, dinilainya membuat Indonesia tidak punya pilihan selain berbenah agar bisa menjadi tuan rumah yang baik.
“Indonesia pasti mau tidak mau berbenah infrastruktur sarana prasarana transportasi IT dan sebagainya dan ini kesempatan betul-betul untuk menata diri supaya kita bisa menjadi tuan rumah yang baik. Terutama menyangkut persoalan korupsi. Kan malu ya,” ujar Trubus kepada Harian Terbit di Jakarta, Minggu (6/3/2022).
Kesempatan ini, lanjut dia, dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk unjuk gigi mengenai berbagai aspek dalam negara seperti tentang penegakan hukum, indeks demokrasi, persepsi korupsi dan bahkan tingkat kepuasan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut dia, Indonesia harus mampu menjawab pembahasan tersebut untuk memberikan persepsi baik tentang Indonesia.
“Tetap menjadi salah satu negara G20 yang tergolong korupsinya cukup parah atau cukup merajalela,” kata Mahfud MD dalam sambutan Kick Off G20 Anti-Corruption Working Group 2022, Jumat (4/3/2022).
“Mudah-mudahan G20 yang Indonesia menjadi ketuanya selama setahun ini bisa memotivasi kita dan meningkatkan prestasi kita di dalam memberantas korupsi demi kebaikan Indonesia sebagai negara merdeka yang tergabung di dalam G20,” pungkasnya.
Antar Lembaga
Pengamat Politik Ray Rangkuti, menilai, upaya pencegahan, penegakan, dan pemberantasan korupsi sebaiknya tidak sekedar hanya ditumpukan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, perlu adanya sinergi antarlembaga penegakan hukum guna bersama-sama memberantas praktik korupsi tersebut.
“Sejatinya harus didorong bersinergi dalam rangka melakukan pemberantasan korupsi, oleh karena itu sangat mustahil bisa terungkap keseluruhannya, kalau hanya mengandalkan kinerja dari krpk sendiri,” ujar Ray di Jakarta, Minggu (6/3/2022).
Untuk itu, Ray berharap agar dua institusi penegak hukum yakni kepolisian maupun kejaksaan turut berkomitmen dalam memaksimalkan pemberantasan korupsi di institusi masing-masing. Sebab, kedua perwakilan dari institusi tersebut kerap mengikuti seleksi calon pimpinan KPK.
“Yang memiliki kepentingan kuat dalam pemberanatas korupsi khususnya dalam kepolisian kejaksaan justru harus diwadahi dalam rangka pemberantasan korupsi, bukan dilepas ke KPK. Sehingga tiga institusi itu bisa bekerja secara sinergi dalam rangka pemberantasan korupsi bukan sebaliknya menumpu di KPK,” tukasnya.
Lebih lanjut, Ray juga berharap agar presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dapat memerintahkan kepolisan dan kejaksaan untuk membentuk tim atau divisi khusus antikorupsi, alih-alih mengirim perwakilannya dalam seleksi Capim KPK.(Bar)
