JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid mengingatkan bahwa sekecil apa pun kesalahan dari aparat dan pejabat negara akan dimanfaatkan sebagai celah oleh kalangan radikal intoleran pro khilafah untuk masuk dan menyerang pemerintahan Presiden Jokowi.
Termasuk ketika ada pejabat negara, khususnya di Kenterian Keuangan yang hidup mewah, maka kekeliruan itu dikooprasi oleh kalangan pro-khilafah untuk terus berupaya mendegradasi kekuatan pemerintahan Jokowi demi kepentingan mereka.
“Ini seperti buah simalakama. Kesalahan dari pejabat kementerian keuangan khususnya di dirjen pajak, kemudian diolah terus oleh kalangan pengasong (penjaja ajaran, red) khilafah. Padahal yang harus tetap kita waspadai adalah gerakan khilafah itu sendiri yang sangat bahaya,” ujar Habib Syakur kepada awak media di Jakarta, Senin (13/3/2023).
Kata Habib Syakur, kalangan pro khilafah ini sudah mendapat tunggangan politik dari majunya Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sementara di sisi lain Anies Baswedan adalah penikmat dari kelompok pro Khilafah untuk meraih simpati rakyat.
Karena itu, Habib Syakur selaku inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan mengajak masyarakat jangan sampai terkecoh oleh ajakan yang pandai menunggangi persiapan bangsa untuk kepentingan golongan mereka saja.
“Saya setuju bahwa birokrasi yang rusak, pejabat yang hidup bermewah-mewahan untuk ditertibkan. Tapi bulan berarti khilafah itu bisa bebas berkeliaran di bumi Pertiwi. Ini tak ada kaitannya,” tegas Habib Syakur.
Habib Syakur juga meminta presiden Jokowi untuk melakukan penahan dengan mengajak para pakar hukum tata negara duduk bersama mencarikan solusi terbaik persoalan bangsa.
Pakar Hukum Tata Negara yang ada di Indonesia bisa memberikan saran untuk pembenahan kondisi bangsa, sehingga tidak sembarangan orang asal bersuara lantang, namun kosong dalam hal isi.
“Saran saya pak Jokowi bisa mulai lakukan penahan dengan mengajak para pakar dudik bersama. Ini sekaligus mengantisipasi masuknya pihak yang ingin merusak negara,” tegas Habib Syakur.
Ketika didesak siapa yang merusak negara dan apa contohnya? Habib Syakur mengatakan salah satunya ajakan untuk tidak membayar pajak setelah kejadian anak GP Ansor dianiaya oleh anak pejabat di Dirjen Pajak.
“Ini kan sesat. Ajakan untuk membangkan untuk tidak membayar pajak kan salah. Pemerintah perlu berbenah dan mengajak pakar tata negara untuk mencari solusi,” tandas Habib Syakur.
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
