Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
[Foto ; Tampak Sandri Rumanama saat di wawancarai Para Awak Media, Istimewa]
Jakarta|LIRATV – Sekretaris Jendral Brigade Komando (BRIKOM) Merah Putih LSM LIRA Sandri Rumanama yang juga Alumni aktivis GMNI,l ini, menganggap pencabutan subsidi yang berdampak pada kenaikan BBM adalah cara sehat dan kerja pintar pemerintah dalam menghadapi ancaman dan krisis lain-nya.
“Siapa bilang menyiksa rakyat, biasa saja lah, justru subsidi yang tak tepat sasaran itu yang menyiksa rakyat”. Tutur Ketua Komisi Ketahanan Nasional DPP KNPI Ini.
Ia melanjutkan bayangkan saja bengkaknya anggaran subsidi BBM dan energi sebesar Rp 502,4 triliun, bahkan dapat mencapai Rp 698 triliun jika harga BBM dan elpiji tetap disubsidi, anggran sebesar ini coba di buat dalam bentuk program pemberdayaan dan pemberantasan kemiskinan justru lebih tepat dibandingkan disubsidikan pada sektor migas dan hanya jadi permainan para pelaku usaha migas dan para mafiator subsidi pemerintah yang menikmatinya. Jelasnya
Ia juga menambahkan rata-rata namanya minyak & gas bersubsidi pasti terjadi kelangkaan, mungkin karena faktor konsumetris yang tinggi ataukah terjadi penimbunan oleh pihak tertentu. Tuturnya
“Coba dipertahatikan namanya minyak dan gas yang bersubsidi pasti terjadi kelangkaan dan keterbatasan pasokan entah ini akibat dari angka konsumen yang tinggi ataukah ada penimbunan oleh pihak tertentu untuk menikmati subsidi BBM ini “. Jelasnya
Olehnya itu ia mendukung pemerintah untuk mencabut subsidi BBM dan membuat program baru dalam pemberdayaan masyarakat & pemberantasan kemiskinan jauh lebih efisien dan bermanfaat ke banding disubsidikan pada sektor migas. Ulasnya
Ia juga meminta agar Presiden Jokowi dapat membuat suatu lembaga ad hac untuk mengelola keuangan yang bersumber dari APBN dalam bentuk subsidi dan bantuan pemberdayaan kepada masayarakat miskin kebanding penyaluran yang bersifat horizontal dan tidak tepat sasaran.
” Harusnya pak presiden membuat lembaga ad hoc untuk penyaluran bantuan yang bersifat subsidi kebanding dimasukan dalam dana transfer antara pemerintah pusat dan daerah ini tidak ada sinkornisasi dengan baik sehingga banyak bantuan dan subsidi pemerintahpm pusat yang salah sasaran “, Tutupnya.(Bar)
