Lombok Timur, LIRATV.ID – Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Kabupaten Lombok Timur, melalui Ketua Umum Bung Rahmanes, secara tegas menolak rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Nusa Tenggara yang akan mulai mengenakan pajak kepada petani tembakau skala besar.
Rencana tersebut dinilai tidak adil, tidak kontekstual, dan tidak berpihak kepada kondisi riil petani di daerah. Petani tembakau di Lombok Timur selama ini belum mendapatkan dukungan maksimal dari negara, baik dari segi infrastruktur, perlindungan harga, maupun kebijakan produksi.
“Kami menolak wacana ini. Sebab negara belum pernah sungguh-sungguh hadir dalam membantu petani tembakau. Jalan irigasi rusak, lahan kering, harga ditekan tengkulak, dan kini malah mau dipajaki,” tegas Bung Rahmanes.
Menurutnya, jika pajak dikenakan kepada petani tanpa didahului oleh intervensi negara yang adil dan merata, maka kebijakan ini akan menjadi bentuk pemerasan terselubung terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang di sektor pertanian.
Tiga Alasan Penolakan dari PA GMNI Lombok Timur:
1. Negara Belum Hadir Secara Penuh untuk Petani
Sampai hari ini, jalan usaha tani dan irigasi tembakau di banyak wilayah Lombok Timur belum diperbaiki, bahkan terkesan diabaikan. Tidak adil jika negara hanya muncul untuk memungut, tanpa pernah hadir untuk membangun.
2. Harga Tembakau Tidak Stabil dan Dikuasai Tengkulak
Petani tidak punya posisi tawar dalam rantai distribusi. Negara belum memberikan perlindungan harga atau mekanisme pembelian langsung, tetapi justru ingin memungut pajak dari hasil yang belum tentu dinikmati penuh oleh petani.
3. Pendekatan Pajak Tidak Sesuai Prinsip Keadilan Sosial
Memajaki petani kecil-menengah, meskipun dianggap ‘berpenghasilan di atas PTKP’, adalah bentuk pendekatan fiskal yang membabi buta. Pajak semestinya diarahkan kepada korporasi dan sektor-sektor besar yang selama ini luput dari pengawasan.
Pernyataan Penutup Bung Rahmanes:
“Kami tidak anti pajak. Tapi kami menolak jika petani dipaksa membayar kewajiban tanpa pernah menerima haknya. Jangan biarkan petani terus jadi korban kebijakan yang elitis dan hanya menghitung angka, tanpa menyentuh realitas.”
PA GMNI Lombok Timur mendesak pemerintah untuk segera membatalkan rencana pemajakan terhadap petani tembakau, dan memfokuskan diri terlebih dahulu pada pembenahan infrastruktur dan sistem distribusi hasil pertanian.
